Sosialisasi Manual Mutu Pedoman Kerja

Teks foto: Melinda Aritonang, S.H. memberikan materi sosialisasi manual mutu.

Berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Rengat pada pukul 14.00 WIB, Melinda Aritonang, S.H. sebagai Pemateri memaparkan pedoman kerja/Manual Mutu Pengadilan Negeri Rengat. Sebagai pengadilan yang pertama di Indonesia mendapatkan predikat Akreditasi A Excellent, Pengadilan Negeri Rengat memiliki Manual Mutu dengan 5 bab dari A-Z berkaitan dengan Pedoman Kerja.

Dalam manual mutu tersebut telah tertuang 8 Nilai-nilai utama badan peradilan yaitu Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan, perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pada prinsipnya, strategi yang digunakan manual mutu adalah sebuah usaha untuk mengelola institusi peradilan dengan lebih baik, dengan harapan akan tumbuh kepercayaan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan pencari keadilan.

Jika melihat sejarah, Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 adalah: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung", Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

  1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
  2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
  3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
  4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
  5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
  6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
  7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
  8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
  9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
  10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan  sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Badan Peradilan adalah:

  1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencarikeadilan. 3
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

[Humas]


Tulis Komentar