BIMBINGAN TEKNIS KEPANITERAAN

Adityas Nugraha, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rengat memberikan bimbingan teknis kepaniteraan Pidana dan Perdata dengan materi Hukum Acara dan Teknis Peradilan. Bimbingan Teknis dilaksanakan di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Rengat pada pukul 14.00 WIB.

Acara dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat, Melinda Aritonang, S.H., yang menyampaikan tujuan diadakannya bimtek adalah untuk saling berbagi ilmu, edukasi dan sharing pengetahuan agar kemampuan Aparatur semakin berkembang.

Garis besar materi bimbingan teknis yang disampaikan oleh Pemateri yaitu:

  1. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima oleh Panitera Muda Pidana dan harus dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/ Majelis yang menyidangkan perkara tersebut;
  2. Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan/pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim;
  3. Sebelum perkara di sidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksan tambahan supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang Pengadilan dengan acara biasa (Pasal 203 (3) b KUHAP).
  4. Yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp2.500.000,00 yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas juga kejahatan "penghinaan ringan" yang dimaksudkan dalam pasal 315 KUHP dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan tanpa ada kewajiban dari Penuntut Umum untuk menghadirinya kecuali bilamana sebelumnya Penuntut Umum menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang itu;
  5. Terhadap putusan dalam perkara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding kecuali terhadap putusan berupa perampasan kemerdekaan;
  6. Pengadilan Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak, dan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 ( delapan belas) tahun dan belum pemah kawin;
  7. Dalam hal anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak;
  8. Persidangan dilakukan secara tertutup. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan Toga. Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan. Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua, asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan;
  9. Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir;
  10. Pidana Pokok Perkara Anak meliputi penjara, kurungan, denda atau pidana pengawasan. Pidana Tambahannya berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi. Mengenai Pidana penjara, Pidana kurungan atau pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa; Selain daripada pidana pokok dan tambahan, Anak juga dapat dikenai Tindakan yang berupa Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, Menyerahkan pada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Acara bimtek ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat pada pukul 15.30 dengan pesan dan harapan yang disampaikan agar ilmu yang didapat dalam bimbingan teknis kali ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.


Tulis Komentar