SOSIALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pada hari ini Jumat, tanggal 7 Mei 2021, telah diadakan sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Rengat.

Dimana acara sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh ibu Melinda Aritonang, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Rengat dan sebagai pemateri yaitu ibu Maharani Deboara Manullag, S.H, (hakim). Acara tersebut di hadiri oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

Dijelaskan bahwa SPPT TI adalah pertukaran data perkara pidana secara elektronik diantara 4 lembaga penegak hukum melalui Puskarda (Pusat Pertukaran Data). Sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan sistem database di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka pertukaran data proses penanganan perkara pidana. Data yang dipertukarkan meliputi Identitas Tersangka, Jadwal Sidang, Putusan Pengadilan, Riwayat Penahanan dan lain-lain. 

Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

2. Nota Kesepahaman Bersama Nomor 1/NK/MA/I/2016 tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi antara KMA, Menkopolhukam, Kapolri, Kejagung, Menteri Kumham, Menteri Kominfo, Kepala Bappenas dan Kepala Lembaga Sandi Negara.

3. Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

4. Surat Ditjen Badan Peradilan Umum Nomor 503/DJU/HM.02.3/5/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Monitoring penginputan data SPPT-TI;

5. Surat Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Menpan RB Nomor B/76/PW.04/2019 tanggal 12 Agustus 2019 terkait ICJS pada Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Penegak Hukum Tidak Perlu Membangun Aplikasi Teknologi Informasi Baru.


Tulis Komentar