Bimbingan Teknis Kepaniteraan tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara

Teks foto: Petrus Arjuna Sitompul, S.H. menyampaikan materi bimbingan teknis

Teknologi Informasi yang berkembang pesat membawa perubahan besar dalam sistem kerja di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salah satu dari perubahan besar tersebut menciptakan peralihan sistem pengelolaan perkara dari buku register ke register elektronik. Penerapan register elektronik telah diseragamkan di semua pengadilan, mulai dari peradilan tingkat pertama hingga peradilan tingkat kasasi. Sejak tahun 2013, register elektronik di pengadilan mulai diterapkan, penamaannya pun hingga kini telah berevolusi menjadi Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP).

SIPP sendiri pengoperasiannya tidak sederhana, Hakim dan Aparatur pengadilan sebagai user dari aplikasi ini harus memiliki kemampuan tertentu, yaitu kemampuan antara pengetahuan peraturan hukum dan pengetahuan tentang teknologi komputer. Kemampuan tersebut tentu perlu diperhatikan dengan seksama, harus ada pemantauan secara berkala (supervisi) atau perlu ditingkatkan dengan jalan sharing knowledge atau pelatihan-pelatihan teknis.

Pengadilan Negeri Rengat sebagai pengadilan tingkat pertama telah melakukan kegiatan rutin peningkatan kualitas Hakim dan Aparatur dengan melaksanakan bimbingan teknis. Pada kesempatan ini, bimbingan teknis diselenggarakan di Ruang Sidang Cakra pada pukul 14.00 WIB dengan materi yang disampaikan oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim di Pengadilan Negeri Rengat. Judul yang disampaikan oleh Pemateri yaitu: "Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum".

Dasar Hukum yang menjadi pedoman materi bimbingan teknis ini adalah Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Beberapa hal yang disampaikan oleh Pemateri yaitu:

  1. Tugas-tugas yang harus diperhatikan oleh staff kepaniteraan perdata dalam menggunakan aplikasi e-Court dalam menerima gugatan atau permohonan serta kesamaan data yang muncul dalam SIPP;
  2. Pada perkara pidana, perlu diperhatikan oleh Meja I hingga Panitera Muda Pidana saat berkas perkara masuk mengenai kelengkapan berkas dan klasifikasi perkaranya, kemudian penginputan dalam SIPP tidak boleh keliru karena akan membawa dampak hingga akhir perkara selesai diminutasi, oleh sebab itu selalu berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan atau Wakil Ketua Pengadilan;
  3. Prosedur Supervisi penggunaan aplikasi SIPP harus benar-benar dilaksanakan sesuai pedoman yang tercantum dalam SK Dirjen Badilum oleh Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan dan Hakim Pengawas SIPP;

Sesi tanya jawab dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti, Pemateri pun mengajak audience untuk berdiskusi menemukan solusi-solusi terbaik dan efektif agar tidak ada keterlambatan penanganan perkara.

Bimbingan Teknis sejatinya adalah bentuk kerja keras dari seluruh Hakim dan Aparatur demi tujuan memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan, jaya terus Pengadilan Negeri Rengat, semakin kompak dan bergerak maju menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).


Tulis Komentar