Sosialisasi Benturan Kepentingan

Teks foto: Santi Puspitasari, S.H., memberikan pemaparan tentang benturan kepentingan.

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Rengat membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan upaya untuk pencegahan dan penanganan benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Rengat dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsibel.

Jumat, 19 November 2021, Santi Puspitasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat kembali mengisi sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan yang dihadiri oleh seluruh Hakim serta Aparatur Pengadilan Negeri Rengat.

Sosialisasi semacam ini diadakan secara rutin agar menjadi pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Rengat untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu.

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya.

Harapannya akan tercipta budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara, menegakkan integritas serta menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa, papar Pemateri.

Perlu ada kejujuran dan keberanian dari Aparatur Pengadilan ketika mengalami situasi benturan kepentingan untuk melaporkan kepada atasan langsung. SOP dan Lembar Form Pelaporan Benturan Kepentingan yang telah disediakan difungsikan untuk mengidentifikasikan dan memetakan situasi benturan kepentingan di semua aspek tugas-tugas peradilan. Jika penanganan benturan kepentingan tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi potensi fraud bahkan korupsi, karena situasi benturan kepentingan merupakan entry point menuju terjadinya penyimpangan dan pelanggaran.


Tulis Komentar