Pengadilan Negeri Rengat Sosialisasi Peraturan MA Terkait Gugatan Sederhana

Selasa, 09 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB , bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Rengat telah dilaksanakan Sosialisasi Gugatan Sederhana kepada Pimpinan dan Karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Rengat, Kegiatan Sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Chandra Gautama, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Rengat dan disosialisasikan oleh Bapak Mochamad Adib Zain, S.H., M.H dalam sosialisasi tersebut beliau menjelaskan terkait peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019, tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Beberapa perubahan atau penambahan hal baru diantaranya, pertama, nilai maksimal gugatan menjadi Rp500 juta rupiah. Kedua, dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, maka penggugat dalam mengajukan gugatan harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat, kemudian penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Ketiga, penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik/ melalui e-court sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek, kemudian tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. Kelima, dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.

Dalam sosialisasi tersebut, beliau juga menjelaskan yang menjadi catatan penting dalam proses pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana yakni Hakim dapat meletakkan Sita Jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ataupun Sita Eksekusi pada saat akan melaksanan eksekusi.

Sosialisasi terhadap peraturan Mahkamah Agung tersebut diharapkan memberikan pemahaman kepada para peserta sosialisasi yang selama ini menghadapi permasalahan dari para debiturnya yang melakukan wanprestasi dengan nilai kredit tertentu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjadi jawaban bagi kalangan perbankan, agar kredit macet dan persoalan hutang piutang Rp 500 juta ke bawah, dapat diselesaikan lebih cepat.


Tulis Komentar